Keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik merupakan hak dasar setiap warga, namun belakangan ini perhatian publik kembali meningkat seiring munculnya pemberitaan mengenai Kasus Pelecehan yang terjadi di layanan Transjakarta. Menanggapi situasi ini, manajemen PT Transportasi Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah progresif untuk memperkuat sistem keamanan di setiap koridor. Kesadaran masyarakat untuk berani bersuara atau speak up kini menjadi instrumen penting dalam menciptakan ruang publik yang aman bagi semua. Dengan memahami prosedur pelaporan yang benar, penumpang tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berperan aktif dalam memutus rantai tindakan tidak terpuji di dalam armada bus maupun di area halte.
Sebagai langkah nyata dalam menangani Kasus Pelecehan, PT Transjakarta telah menyiagakan petugas keamanan pria dan wanita (Pramusapa) berseragam khusus yang rutin berpatroli di dalam bus. Jika Anda mengalami atau melihat tindakan mencurigakan, segera laporkan kepada petugas di lokasi. Berdasarkan data operasional per Februari 2026, setiap armada kini telah dilengkapi dengan tombol darurat yang terhubung langsung dengan ruang kendali pusat. Selain itu, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya juga telah menempatkan personel berpakaian sipil di beberapa rute padat, seperti Koridor 1 (Blok M – Kota) dan Koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit), untuk melakukan pengawasan secara acak. Kehadiran petugas ini bertujuan untuk memberikan respons cepat dalam hitungan menit jika terjadi insiden yang memerlukan tindakan hukum lebih lanjut.
Prosedur formal pelaporan Kasus Pelecehan kini juga dipermudah melalui integrasi digital. Penumpang dapat memanfaatkan layanan darurat melalui nomor call center 1500-102 atau mengirimkan aduan via WhatsApp resmi di nomor 0811-1064-6000 yang beroperasi selama 24 jam. Saat melaporkan kejadian, pastikan Anda mencatat detail penting seperti nomor bodi bus (biasanya tertera di dinding dalam atau luar bus), waktu kejadian, lokasi halte terdekat, serta ciri-ciri fisik pelaku. Data ini sangat krusial bagi kepolisian di tingkat Polres setempat untuk melakukan identifikasi melalui rekaman CCTV yang kini telah memiliki resolusi tinggi di setiap sudut bus dan halte. Ketegasan aparat dalam memproses laporan menjadi jaminan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).