Indonesia berada di ambang musim hujan tahun 2026, sebuah periode yang selalu disertai Peringatan Dini Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 1 Oktober 2025, puncak musim hujan diprediksi akan terjadi antara Januari hingga Maret 2026, dengan beberapa zona wilayah, terutama di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, diprakirakan mengalami curah hujan 30% di atas normal. Antisipasi proaktif ini sangat penting, mengingat peristiwa banjir di Manado pada Februari 2025 yang menyebabkan kerugian material mencapai Rp120 miliar dan menelan 5 korban jiwa.
Kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi tahun 2026 tidak hanya bergantung pada prediksi cuaca, tetapi juga pada penguatan infrastruktur dan mekanisme respons di lapangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah mengalokasikan dana percepatan sebesar Rp500 miliar untuk normalisasi 12 sungai utama di seluruh Indonesia, termasuk pengerukan sedimen dan perbaikan tanggul. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025 agar dapat berfungsi optimal sebelum puncak musim hujan tiba. Penguatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak ketika Peringatan Dini Bencana dikeluarkan.
Pentingnya sistem informasi yang terpadu ditekankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala BNPB, Letjen TNI (Purn.) Budi Santoso, mengeluarkan surat edaran pada 15 Oktober 2025, yang menginstruksikan seluruh BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan Posko Siaga Bencana mulai 1 November 2025. Posko ini akan bertugas selama 24 jam, mengintegrasikan data cuaca real-time dari BMKG dengan peta kerentanan lokal. Dalam hal ini, peran 2.500 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan personel Kepolisian Resor (Polres) di daerah rawan, seperti yang dikoordinasikan oleh Kapolres Bogor AKBP. Heru Susanto, adalah kunci untuk menggerakkan evakuasi cepat.
Mekanisme Peringatan Dini Bencana hidrometeorologi saat ini melibatkan tiga tahapan: alert (siaga), warning (peringatan), dan critical (kritis). Tahap warning diimplementasikan ketika curah hujan melebihi 150 mm per hari atau terdapat pergerakan tanah yang terdeteksi oleh 55 unit EWS yang terpasang di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Komunikasi publik juga ditingkatkan, dengan memanfaatkan teknologi pesan singkat massal (SMS blast) yang dikirimkan melalui operator seluler kepada warga di zona risiko tinggi. Tujuan dari strategi multi-lapis ini adalah untuk memastikan bahwa informasi risiko sampai kepada masyarakat dengan cepat dan akurat, memungkinkan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk merespons dan melakukan evakuasi mandiri, sehingga kerugian akibat banjir dan longsor dapat diminimalkan pada Musim Hujan 2026.