Menko PMK Sebut Pembinaan di Ponpes Al-Zaytun Kewenangan Kemenag : Okezone Nasional

 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan pembinaan Pondok Pesantren Al-Zaytun merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

Muhadjir Effendy menyampaikan hal itu usai menghadiri peringatan HUT Ke-56 ASEAN di Gedung Sekretariat Asean, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (8/8/2023).

“Secara teknis ditangani oleh Kementerian Agama. Kenapa? Karena Al-zaytun itu tergolong madrasah dan ponpes. Itu kalau pesantren atau madrasah itu termasuk urusan pemerintahan absolut, bukan pemerintahan konkuren,” ujar Muhadjir.

Berbeda dengan sekolah yang merupakan urusan pemerintahan konkuren sehingga tanggung jawab ada di pemerintah daerah. Kalau Ponpes Al-Zaytun, disebut Muhadjir, tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat dalam hal ini Kemenag.

“Saya sudah memberikan arahan kepada Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas supaya kalau nanti urusan yang sifatnya pribadi itu sudah diproses benar-benar maka lembaga ini harus ada pembinaan. Wewenang pembinaannya itu ada di Kementerian Agama,” tuturnya.

Muhadjir mengaku sudah berkoordinasi dengan Menag terkait pembinaan di Ponpes Al-Zaytun harus sesuai dengan UU termasuk juga peraturan-peraturan pemerintahan yang berlaku.

“Kementerian Agama itu punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap madrasah. Pembinaannya itu ya termasuk pembinaan personel, makanya juga dari sisi itu akan kita liat guru-gurunya, ustad-ustadnya, kemudian kurikulum apakah dicek apakah kurikulumnya itu sesuai dengan kurikulum yg ditetapkan kementerian agama atau tidak,” ucap Muhadjir Effendy.

Kalau sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis, Muhadjir meminta pihak terkait memastikan apakah implementasinya juga sesuai dengan apa yang tertulis atau tidak.

“Kemudian juga akan dicek nanti sampai seberapa dugaan yang dianggap dalam tanda petik menyimpang, yang harus dibuktikan secara hukum kan itu apakah juga ada di dalam kurikulum atau tidak. Kemudian juga harus dicek apakah alumni-alumni yang sekarang bikin pondok itu apakah juga mengikuti yang kemarin jadi viral itu atau itu sebetulnya gaya-gayaan pribadi saja,” tuturnya.

Baca Juga  5 Fakta Akad Nikah Verrell Bramasta dan Putri Zulkifli Hasan, Segini Besaran Maharnya

Namun, hingga kini Muhadjir Effendy menyebutkan semua tergantung stakeholder terkait berbagai hal-hal yang menyimpang di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

“Tapi sampai sejauh ini tim yang saya susun untuk mengamati di lapangan tidak ada satu pun ponpes baik itu cabang atau afiliasi dari Al-Zaytun itu melakukan hal yang menyimpang seperti yang diduga itu,” tutur Muhadjir Effendy.

Baca Juga: Balkon Fest Gelaran Pesta Rakyat untuk Warga Wringinputih


Follow Berita Okezone di Google News


Sebagaimana diketahui sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penyidikan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan penodaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong.

Pengusutan itu berdasarkan tiga laporan polisi (LP) yang melaporkan Panji Gumilang dengan Pasal 156 a KUHP tentang Penodaan Agama.

Bareskrim kemudian resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Selasa (1/8/2023) malam.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri dimulai sejak Rabu (2/8/2023) hingga 20 hari kedepan (21 Agustus 2023).

Panji Gumilang dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *