Jelang Pencoblosan, 3 Capres Dingatkan Komitmennya Lindungi Industri Tembakau dari RPP Kesehatan

Rabu, 7 Februari 2024 – 21:26 WIB

Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), mendorong 3 pasangan calon presiden yang ada saat ini untuk peduli pada kelangsungan lapangan pekerjaan mereka.

Baca Juga :

Curhat Petani 3 Capres Belum ada Serius Perjelas soal Masa Depan Industri Hasil Tembakau

Hal itu utamanya menyangkut keresahan pada sumber mata pencaharian mereka, yang terancam isi pasal-pasal soal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS meyakini keberpihakan para capres-cawapres terhadap nasib mereka, sebelum datangnya hari pencoblosan.

Baca Juga :

Pj Bupati Klungkung Bagikan 50 Ton Pupuk Organik Gratis

“Apalagi jumlah anggota kami terbilang banyak, mencapai sekitar 230.000 tenaga kerja dan tersebar di 15 provinsi. Belum termasuk anggota keluarganya,” kata Sudarto dalam keterangannya, Rabu, 7 Februari 2024.

Panen tembakau petani Indonesia

Photo :

  • ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Baca Juga :

Program Pemerataan Pendidikan Prabowo-Gibran: dari Bangun Sekolah hingga Beasiswa

Dia menegaskan, siapa pun dari ketiga pasangan capres dan cawapres itu, diharapkan memiliki tekad dan komitmen untuk tidak mengecilkan hati serta nasib para pekerja di industri hasil tembakau (IHT).

Sudarto menambahkan, para anggota RTMM-SPSI beserta keluarganya, saat ini tengah resah dan dalam keadaan psikologis yang tidak baik-baik saja. Hal itu karena mereka mengetahui berbagai restriksi, serta pengetatan terhadap industri tembakau di RPP Kesehatan.

“Pasal-pasal tembakau pada RPP Kesehatan mengancam keberlangsungan mata pencaharian anggota kami, yang mayoritas adalah tenaga kerja di sektor tembakau di mana adalah sektor padat karya. Kami berharap betul pemerintah memperhatikan nasib rakyat dan mengakomodasi harapan para pekerja,” ujar Sudarto.

Baca Juga  Pasutri Curi Rp 10 Juta dan HP dari Laci Minimarket, Kini Terancam 9 Tahun Penjara

Salah satu hal yang juga disesalkan Sudarto adalah, kemunculan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan yang merugikan para tenaga kerja itu dirumuskan tanpa meminta masukan serta pendapat dari kalangan pekerja. Padahal, para buruh pabrik di industri tembakau adalah pihak yang paling awal terkena dampak jika pasal-pasal tersebut diberlakukan.

Petani menjemur daun tembakau di Sidomulyo, Senden, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. (Foto ilustrasi)

Petani menjemur daun tembakau di Sidomulyo, Senden, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. (Foto ilustrasi)

Photo :

  • ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Semua larangan itu diyakini Sudarto semata-mata hanya untuk mempersulit industri tembakau, sehingga pada akhirnya kegiatan produksi akan jauh berkurang dan para pekerja terkena PHK. Padahal, pihaknya memiliki hak sebagai warga negara untuk didengar aspirasinya.

“Kami juga rakyat Indonesia, berhak memberikan pendapat, menyampaikan aspirasi dan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Namun, dalam hal pembahasan pasal tembakau RPP Kesehatan, hal tersebut tidak tercermin,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

“Pasal-pasal tembakau pada RPP Kesehatan mengancam keberlangsungan mata pencaharian anggota kami, yang mayoritas adalah tenaga kerja di sektor tembakau di mana adalah sektor padat karya. Kami berharap betul pemerintah memperhatikan nasib rakyat dan mengakomodasi harapan para pekerja,” ujar Sudarto.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *