Minggu, 19 November 2023 – 20:04 WIB
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons soal calon presiden Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat nilai jeblok. Menurutnya, Ganjar seharusnya menanyakan itu kepada pasangannya, yakni Mahfud MD.
Baca Juga :
Didukung Ijtima Ulama, Anies Baswedan Harus Sepakati 13 Poin Pakta Integritas
“Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” kata Nusron di Indonesia Arena, GBK, Senayan Minggu, 19 November 2023.
Nusron menilai, hal itu perlu ditanyakan ke Mahfud, sebab Mahfud merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya, Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD,” terangnya.
Baca Juga :
Sekjen PDIP Hasto Sampaikan Arahan Megawati, Bicara Kunci Kemenangan di Pemilu 2024
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebelumnya Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami nilai jeblok. Calon Presiden nomor urut tiga itu memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10. Artinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi itu turun drastis.
Baca Juga :
Prabowo Ajak Masyarakat Tinggalkan Budaya Fitnah dan Hujat, Rakyat Butuh Pemimpin Rukun
“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar.
Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 itu sebelum jelang tahapan pemilu 2024 di Indonesia.
Namun, menurut Ganjar, bahwa nilai ini kemudian jeblok setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Darisitu, kata dia, muncullah persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.
“Melihat dengan kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” ungkap Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan, bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia itu menjadi bobrok lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Darisitu, publik pun bisa menilai kalau masa Pemerintahan Jokowi diakhir-akhir ini sudah jeblok.
“Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” kata Ganjar.
Halaman Selanjutnya
Namun, menurut Ganjar, bahwa nilai ini kemudian jeblok setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Darisitu, kata dia, muncullah persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.
Quoted From Many Source
