Sektor energi, sebagai urat nadi perekonomian negara, selalu menjadi medan pertempuran kepentingan. Di Indonesia, isu ini kian kompleks dengan adanya tuduhan bahwa keputusan-keputusan strategis di balik sektor ini sangat dipengaruhi oleh segelintir elite kaya yang dikenal sebagai oligarki. Pengaruh tersembunyi ini diduga kuat menjadi penghalang utama transisi energi yang berkelanjutan. Keterlambatan dalam pengembangan energi terbarukan dan keberpihakan pada bahan bakar fosil dinilai bukan kebetulan, melainkan hasil dari lobi intens yang bertujuan mempertahankan status quo dan keuntungan finansial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan keberpihakan Kebijakan Energi Nasional.
Salah satu indikasi kuat campur tangan oligarki terlihat pada penundaan implementasi regulasi batas atas ekspor batu bara. Meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan surat edaran pada 5 Agustus 2025 yang membatasi volume ekspor untuk memastikan pasokan domestik (Domestic Market Obligation atau DMO), pelaksanaannya di lapangan terkesan lambat dan mudah dinegosiasi. Menurut data yang dihimpun oleh Energy Watch Indonesia per kuartal III 2025, sekitar 70% dari volume ekspor batu bara dikuasai oleh lima konglomerat besar. Perusahaan-perusahaan ini memiliki afiliasi kuat dengan partai politik dan bahkan beberapa anggota DPR, yang memungkinkan mereka melakukan lobi backdoor untuk melonggarkan aturan DMO tersebut. Praktik semacam ini secara langsung merusak upaya pemerintah untuk menstabilkan harga energi di dalam negeri dan menjaga ketersediaan listrik.
Keberpihakan oligarki juga terlihat jelas dalam Kebijakan Energi Nasional terkait subsidi energi. Pemerintah terus mengalokasikan triliunan rupiah untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik batu bara, sementara insentif untuk energi bersih seperti tenaga surya dan angin masih sangat minim. Contohnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), yang seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dan industri, mengalami revisi berulang kali dan pembatasan yang ketat. Analis senior dari Pusat Studi Hukum Energi, Dr. Fajar Gumilang, dalam seminar di Jakarta pada 28 September 2025, menyebutkan bahwa revisi tersebut sengaja diarahkan untuk melindungi kepentingan perusahaan listrik batu bara milik oligarki, yang merasa terancam dengan kehadiran PLTS Atap.
Pada akhirnya, Kebijakan Energi Nasional seharusnya mencerminkan kepentingan jangka panjang bangsa, yaitu ketahanan energi yang adil dan berkelanjutan. Namun, ketika proses legislasi dan eksekutif diwarnai oleh kepentingan sempit segelintir elite, tujuan ini menjadi sulit dicapai. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penelusuran dana kampanye yang berasal dari sektor energi menjadi langkah krusial untuk membongkar dan melemahkan kekuatan oligarki. Tanpa reformasi struktural, cita-cita Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 hanya akan menjadi janji kosong di atas kertas. Pengawasan ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek-proyek energi besar menjadi sangat mendesak.