Setiap menteri paling baru yang dilantik oleh Presiden selalu membawa ekspektasi tinggi dan serangkaian janji manis untuk perubahan. Setelah melewati tonggak penting evaluasi 100 hari, kini saatnya menimbang seberapa jauh kinerja menteri tersebut telah memenuhi harapan publik dan merealisasikan program-program yang dicanangkan. Fokus utama dalam artikel ini adalah menganalisis kinerja Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang baru, Dr. Ir. Bima Aditama, M.Sc., yang dilantik pada 1 September 2025.
Bima Aditama dilantik dengan janji manis untuk memangkas birokrasi perizinan hingga 50% dan menerapkan sistem digitalisasi pelayanan publik secara merata. Setelah 100 hari kerja penuh, tepatnya pada 9 Desember 2025, evaluasi 100 hari menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, ia berhasil meluncurkan platform tunggal pengurusan izin usaha mikro yang terintegrasi (Sistem Layanan Mandiri Terpadu/SLMT). Data dari Kementerian menunjukkan bahwa SLMT telah mengurangi waktu rata-rata pengurusan izin UMK dari 7 hari menjadi hanya 2 hari kerja, sebuah capaian signifikan.
Namun, di sisi lain, kinerja menteri ini menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan janji digitalisasi di daerah terpencil. Rencana peluncuran aplikasi e-Kesehatan terintegrasi di 15 kabupaten tertinggal yang ditargetkan pada 1 November 2025 terpaksa diundur hingga kuartal I tahun 2026. Alasan penundaan ini dikarenakan kendala infrastruktur jaringan dan kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas aparat di daerah.
Sorotan utama dalam evaluasi 100 hari ini juga tertuju pada kebijakan redistribusi pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai menteri paling baru, Bima Aditama mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5/2025 pada 20 September 2025, yang mengatur rotasi 5.000 PNS struktural dari Jakarta ke 10 provinsi luar Jawa. Kebijakan ini bertujuan mengatasi penumpukan SDM di pusat. Meskipun mendapat kritik dari serikat pekerja PNS karena dianggap terburu-buru, kinerja menteri ini diapresiasi oleh Komisi II DPR RI sebagai langkah berani yang diperlukan untuk pemerataan pembangunan.
Pada akhirnya, penilaian terhadap menteri paling baru ini bersifat nuansial. Di satu sisi, ia menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan reformasi yang fundamental, menjauh dari sekadar janji manis. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama yang melibatkan koordinasi antar-instansi dan daerah, masih memerlukan perbaikan serius. Laporan akhir dari Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai evaluasi 100 hari ini, yang dirilis pada 15 Desember 2025, merekomendasikan agar menteri memprioritaskan konsolidasi internal dan pemetaan ulang sumber daya sebelum meluncurkan inisiatif baru.