Pemberlakuan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) oleh Uni Eropa (UE) menimbulkan keresahan yang meluas di kalangan petani, terutama di negara-negara pengekspor komoditas seperti Indonesia dan Malaysia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk yang masuk ke pasar UE tidak terkait dengan deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020. Namun, implementasinya berpotensi mengancam pasar ekspor dan mata pencaharian jutaan petani kecil.
Kekhawatiran utama petani terletak pada persyaratan ketertelusuran (traceability) yang rumit dan mahal. Mereka harus membuktikan bahwa komoditas yang mereka hasilkan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu, tidak berasal dari lahan yang dibuka setelah batas waktu yang ditentukan dan tidak berkontribusi pada deforestasi. Bagi petani kecil dengan rantai pasok yang kompleks dan keterbatasan sumber daya, memenuhi persyaratan ini menjadi tantangan yang sangat besar.
Ancaman kehilangan pasar ekspor ke Uni Eropa menjadi momok yang menakutkan. UE merupakan salah satu pasar utama bagi berbagai komoditas pertanian dari negara-negara berkembang. Jika petani tidak mampu memenuhi standar EUDR, produk mereka berisiko ditolak masuk ke pasar ini, yang dapat berdampak signifikan pada pendapatan dan stabilitas ekonomi mereka.
Selain itu, muncul kekhawatiran akan diskriminasi dan ketidakadilan. UU ini dinilai memberatkan negara-negara yang dianggap berisiko tinggi deforestasi, seperti Indonesia, dan berpotensi mengabaikan upaya keberlanjutan yang telah dilakukan oleh petani dan pemerintah. Sistem benchmarking yang diterapkan UE juga dianggap tidak adil dan tidak mempertimbangkan konteks serta tantangan yang dihadapi masing-masing negara produsen.
Potensi biaya kepatuhan yang tinggi juga menjadi beban bagi petani kecil. Mereka mungkin memerlukan investasi tambahan untuk sistem pelacakan, sertifikasi, dan praktik pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan standar EUDR. Tanpa dukungan finansial dan teknis yang memadai, petani kecil akan semakin terpinggirkan dan kesulitan bersaing di pasar global.
Meskipun tujuan UU Anti Deforestasi UE untuk memerangi perubahan iklim dan melindungi hutan patut diapresiasi, implementasinya perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap petani kecil. Diperlukan dialog yang konstruktif antara UE dan negara-negara produsen untuk mencari solusi yang adil, inklusif, dan tidak merugikan mata pencaharian jutaan petani yang bergantung pada komoditas-komoditas tersebut.